Kasi Humas Polres Batu Bara Tidak Profesional: Klarifikasi Sepihak yang Menyesatkan Publik

 

Tugas utama seorang pejabat kehumasan di institusi negara bukanlah sekadar menyampaikan versi internal semata, tetapi juga menjadi jembatan informasi yang adil, transparan, dan objektif antara institusi dengan publik. 

Namun sayang, hal ini tampaknya tidak dipahami oleh AKP AH Sagala, Kasi Humas Polres Batu Bara, yang terkesan gegabah dan tidak profesional dalam memberikan klarifikasi terkait insiden viral "Bentakan Aipda Dodi; Runtuhnya Wibawa Keadilan di Propam Polres Batu Bara Saat Masyarakat Mencari Keadilan".

Dalam keterangannya kepada sejumlah media, AH Sagala membantah adanya insiden pembentakan oleh Aipda Dodi terhadap warga yang hendak melapor pada 17 April 2025 malam. 

Ia menyebut bahwa situasi berlangsung kondusif, Dodi bersikap sopan, bahkan memfasilitasi warga dengan baik. Klaim ini, sayangnya, hanya bersumber dari internal kepolisian, tanpa sedikit pun upaya konfirmasi atau pemanggilan terhadap saksi dari pihak pelapor maupun wartawan yang hadir.

Lebih parahnya lagi, saat dikonfirmasi oleh awak media Jejak Kriminal pada 19 April, AH Sagala dengan enteng menjawab, "Ya… tentang berita bantahan itu aku sebagai narasumber, soalnya kan gak enak si Dodi diberitakan, apalagi semua media duduk di warung kopi bapaknya Dodi." Sebuah pernyataan yang mencederai etika kehumasan dan mengindikasikan konflik kepentingan. Apakah klarifikasi tersebut disusun untuk membela kebenaran atau hanya untuk melindungi “oknum itu sendiri”?

Jika benar tidak ada pembentakan seperti yang dinyatakan Sagala, maka publik tentu berhak melihat bukti konkret—seperti rekaman CCTV yang merekam langsung peristiwa di malam itu. 

Sayangnya, hingga kini tidak ada inisiatif dari Polres Batu Bara untuk membuka rekaman tersebut demi memperjelas duduk perkara. Sebaliknya, institusi justru tampak sibuk melakukan damage control lewat narasi satu arah.

Redaksi Incarkasus dan Jejak Kriminal.com menyayangkan keras cara kerja kehumasan seperti ini. AH Sagala tidak hanya gagal menjembatani kebenaran, tetapi juga telah mencoreng kredibilitas jurnalisme dan merendahkan profesionalisme Polri itu sendiri. 

Bagaimana mungkin seorang pejabat humas mengklaim situasi “aman terkendali” tanpa menggali sisi lain dari peristiwa?

Kami mendesak Kapolres Batu Bara untuk turun tangan langsung dan membuka rekaman CCTV pada malam kejadian. 

Karena jika hanya narasi sepihak yang terus dikedepankan tanpa verifikasi silang, maka keadilan dan transparansi akan terkubur di balik meja klarifikasi yang manipulatif.

Kebenaran tidak akan lahir dari pembelaan membabi buta, tapi dari keberanian untuk mengakui kesalahan dan memperbaikinya. (rd.red.pel)