Sudah saatnya Proses Hukum ditegakkan di Desa Buluh Duri

 

Menurut kacamata kami kontrol sosial, secara administrasi Desa Buluh Duri tertata dengan baik dan rapi, sehingga tidak tercium kebobrokan pembangunan di lapangan yang dikerjakan melalui dana desa setiap tahunnya, inilah yang sering di audit oleh inspektorat kabupaten, BPK dan lainnya.

Mungkin sudah saatnya hukum di tegakkan di desa tersebut agar tercipta pemerintahan yang bersih dari korupsi, karena dipemerintahan saat ini semua dituntut untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakatnya demi kesejahteraan.

Kami tidak peduli apa kata orang, karena hanya proses tindak lanjut dan penegakan hukum dari kejaksaan Negeri Kabupaten Serdang Bedagai yang harus menjadi bukti apakah kepala desa Buluh Duri melakukan tindakan korupsi.

Menurut keterangan yang dihimpun dari masyarakat Desa Buluh Duri (3/12/2024) mereka sudah muak dengan pemerintahan desa saat ini, sebab mau berapa lagi harta kekayaan yang dikumpulkannya, dan ini semua perlu untuk diperiksa asal usul kekayaan tersebut, baik yang sifatnya bergerak dan lainnya.

Coba diamati APBDes TA 2023 misalnya peningkatan balai desa sebesar Rp. 256.324.000,- wajarkah dengan kondisi realisasi yang sebenarnya, dan pengerasan jalan dengan pagu Rp 139.039.000,- 

Kami sebagai kontrol sosial menginginkan pihak kejaksaan melihat kondisi ini di lapangan, karena kelebihan dana yang seharusnya dapat disalurkan kepada masyarakat namun hanya untuk kepentingan kepala desa dan orang-orang terdekatnya.