Beranikah Presiden Jokowi Me-Reshuffle Menteri Luhut?,

Media Swara Semesta (30/6)

Luhut Binsar Panjaitan, demikianlah nama lengkap dari Menteri Luhut. Ia adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Kabinet Kerja pada Juli 2016 dan dipilih kembali pada masa Kabinet Indonesia Maju Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019--2024 sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

Pada periode Jokowi-JK, sebelum menduduki kursi Meko Kemaritiman, Luhut dipercaya menjabat Kepala Staf Kepresidenan Indonesia periode 31 Desember 2014-2 September 2015. Ketika Jokowi melakukan reshuffle kabinet, Luhut ditunjuk sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno.

Setahun kemudian, barulah Luhut menjabat sebagai Menko Kemaritiman setelah Jokowi kembali melakukan reshuffle kabinet. Ia menjalankan tugasnya hingga pemerintahan Jokowi periode pertama berakhir pada 18 Oktober 2019 dan sekarang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia.

Mantan menteri BUMN Dahlan Iskan menyebut Luhut sebagai salah satu sosok penting dalam kepemimpinan Jokowi. Menurutnya, Luhut bisa jadi bumper untuk berbagai tekanan dari perorangan maupun politisi termasuk dari parlemen.

 "Memang Luhut Panjaitan masih terlihat dominan. Jabatan lamanya tetap: Menko Kemaritiman. Membawahi ESDM dan kelautan. Bahkan ditambah bidang investasi. Tapi --dari kacamata presiden-- itu pilihan yang tepat. Luhut bisa jadi bumper untuk berbagai tekanan. Dari perorangan maupun politisi. Termasuk dari parlemen," kata Dahlan seperti dikutip detikcom dari laman pribadinya disway.id, Kamis (24/10/2019).

Denny Siregar, seorang Influencer yang seringkali disebut Buzer Jokowi mengatakan bahwa Tak Ada Jokowi kalau Tak Ada Luhut. Luhut adalah seorang yang benar-benar loyal kepada pemimpinnya. Jika Dahlan Iskan menyebutnya sebagai bumper, Denny Siregar menyebutnya sebagai "buldozer" Jokowi, yang mengamankannya dari ganasnya politik nasional yang penuh dengan T-Rex dan dinosaurus kejam lainnya, mulai dari militer, konglomerat mafia sampai politikus durjana.

Semua itu karena Luhut merupakan salah satu sosok yang memiliki jaringan dan pengaruh politik yang sangat luas. Salah satu hal menarik yang perlu dicermati adalah panasnya politik Pasca Pilpres yang terancam oleh People Power tetapi semuanya berlalu setelah Prabowo memutuskan berekonsiliasi dengan Jokowi. Siapa di balik skenario ini? Luhut juga memiliki peran penting dalam urusan penurunan intensitas politik ini.

Hari ini, meskipun Luhut memiliki peran sentral dalam pemerintahan Jokowi, kita harus mengakui bahwa Luhut mendapatkan rating yang buruk dari masyarakat. Berawal dari peran Luhut yang berada di mana-mana kemudian dijuluki Lord Luhut dan The Real President membuat citranya semakin buruk di mata publik.

Februari lalu, Indobarometer menerbitkan hasil survei kinerja para menteri Jokowi. Berdasarkan hasil tersebut, menteri yang berkinerja paling buruk adalah Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan dengan persentase 0,9 persen.

Dua bulan kemudian, tepatnya 26 April 2020, Institute for Development of Economics and Finance (Indef)-Datalyst Center memaparkan hasil riset big data kebijakan COVID-19. Hasilnya, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menkum HAM Yasonna Laoly, serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendapat banyak sentimen negatif dari warganet.

Hasil survei terbaru dari Lembaga Arus Survei Indonesia (ASI) yang dirilis 19 Juni kemarin juga menampilkan hasil serupa dengan dua survei pertama. Menko Luhut dan rekannya Fachrul Razi serta bawahannya Edy Prabowo menempati urutan terakhir dengan dalam hal kinerja. Artinya kinerja mereka selama ini tidak memuaskan publik.

Oleh karena itu, apakah Jokowi akan berani me-reshuffle Menteri Luhut yang merupakan bumpernya tetapi memiliki citra negatif di masyarakat?

Memang presiden memiliki indikator khusus dalam menilai kinerja para menterinya tetapi jika perspektif publik dipertimbangkan maka hal tersebut akan menjadi dilema bagi Jokowi. Mempertahankan atau melepas Luhut memiliki konsekuensi masing-masing.

Melihat peran Luhut dalam menangkal petir-petir politik, akan sulit bagi Jokowi untuk mendepak Luhut. Pasalnya, pukulan gelombang politik lebih keras daripada perspektif negatif dari publik. Bagaimanapun itu, Jokowi ingin kedudukannya kuat di tengah hembusan angin politik yang semakin kencang.

Memang dari segi partai politik, kedudukan Jokowi cukup aman tetapi citra PDI-P akhir-akhir ini yang semakin memburuk akan membuat Jokowi tidak berharap banyak pada partai yang membesarkan namanya. Oleh karena itu, sulit untuk kita melihat kabinet Jokowi tanpa Luhut Panjaitan. K