Fadli Zon : "Tingkat Demokrasi Indonesia Alami Kemunduran Dibandingkan dengan Timor Leste"

Jakarta (2/01)

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon mengklaim tingkat demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Menurut Fadli, harapan masyarakat untuk melihat wajah demokrasi di Indonesia yang makin berkualitas harus tertunda.

"Saya mencatat beberapa persoalan politik sepanjang tahun 2018, mulai dari jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat yang menurun, intimidasi terhadap lawan politik, hingga manajemen pemilu yang amburadul," ujar Fadli di akun Twitter-nya, @fadlizon, Selasa (1/1/2019).

Menurut data tersebut, peringkat demokrasi Indonesia turun 20 peringkat ke posisi 68 dari 48 pada 2016. Fadli kemudian membandingkannya dengan peringkat demokrasi Timor Leste yang berada di urutan 43.

Selain itu, Fadli juga merujuk pada data Freedom House, organisasi independen pengawas kebebasan dan demokrasi di dunia.

“Meningkatnya ancaman kebebasan sipil, menurut Freedom House, telah mendorong Indonesia turun status dari negara ‘bebas’ (free) menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di tahun 2018,” katanya.

Data tersebut kembali dibandingkan Fadli dengan capaian Timor Leste. Negara tersebut mengalami kenaikan status dari negara partly free menjadi free. 

Menurutnya, kedua data itu koheren dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang mengeluh terkait adanya kriminalisasi ulama dan tokoh-tokoh yang berlawanan dengan pemerintah.

"Semua itu telah membuat kita kembali mundur dalam demokrasi. Sehingga jangan heran jika turunnya kebebasan sipil dan defisitnya demokrasi kita akibat dari kontrol dan pembatasan kebebasan berpendapat oleh pemerintah. Itu semua fakta yang sulit disangkal," paparnya.

Fadli juga menyebut demokrasi Indonesia dinodai praktik manajemen pemilu yang amburadul. Hal ini dianggap mengancam kredibilitas pelaksanaan pemilu 2019.

Fadli kemudian mencontohkan pelanggaran administrasi kependudukan mulai dari kasus jual beli blanko KTP elektronik dan tercecernya ribuan KTP elektronik.

"Ini semua tentu mengancam kredebilitas pelaksanaan Pemilu 2019. Kita tak ingin Pemilu 2019 yang menyedot anggaran Rp 24 Triliun ini berjalan dengan kualitas demokrasi yang buruk," pungkasnya.