Natalius Pigai ; "Pembangunan Jalan Trans Papua Dinilai Tak Mempunyai Perencanaan Terukur "

Peti berisi jenazah korban penembakan 

Jakarta (10/12)

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak memiliki perencanaan yang terukur dalam melaksanakan pembangunan Trans Papua di kawasan rawan konflik di Papua. Hal itulah, menurut dia, yang menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik hingga menelan korban jiwa.

Harus ada perencanaan yang terukur, Soeharto saja tidak berani karena rawan konflik," ujar Natalius saat dihubungi Sabtu 8 Desember 2018.

Natalius mengkritik kebijakan Jokowi yang melibatkan tenaga militer dalam pelaksanaannya. Pelibatan militer dalam pelaksanaan pembangunan di daerah rawan konflik merupakan perintah yang berisiko. Sebab, hal itu berpotensi mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua.

Menurut Natalius, ancaman yang serius juga dirasakan oleh pekerja sipil yang dibaurkan dengan TNI dalam bekerja. "Yang terancam itu pekerja sipilnya, karena di tengah-tengah.mereka dibaurkan militer," ujarnya.

Saat perencanaan pembangunan jalan tol Papua itu, Natalius bersama Sipil Society telah menyampaikan protes terkait pelibatan militer dalam pembangunan di daerah konflik, kepada Jokowi. Namun, menurut dia, pemerintah tetap menunjuk militer untuk terlibat dalam proyek tersebut. "Hingga apa yang kami khawatirkan dari awal terjadi, ada penembakan dan memakan korban.

Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM) membenarkan sebagai pelaku di balik insiden tersebut. Menurut juru bicara TPNPB, Sebby Sambom, kelompoknnya sengaja menyerang para pekerja yang ada dalam proyek pembangunan jembatan Trans Papua karena TPNPB menolak pembangunan yang ada di Papua Barat.

"Prinsipnya kami berjuang menolak semua program pembangunan di Papua Barat. Kami hanya menuntut kemerdekaan," ujarnya.